BPBD, Narmada- Tidak kenal kata lelah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong jajarannya untuk mensukseskan Vaksinasi di Lombok Barat terbukti dengan diadakannya Rapat Evaluasi pada hari Minggu 24/10/21 di depan Ktr Camat Narmada.

Hadir dalam rapat ini antara lain Bupati Lombok Barat,Kapolres Lobar,Dandim 1606 Mataram,Sekda Lobar,Para Asisten, Para Kepala OPD, Camat Narmada dan Lingsar dan Para Kades se Kec.Narmada dan Lingsar.

Pemerintah  telah mengeluarkan Regulasi yang tegas berserta sanksinya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Melalui Peraturan Presiden nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran vaksin namun tidak mau di Vaksin.

Menurut DR Baehaqi, Pemerintah tidak lagi dapat mentolerir masyarakat yang menjadi sasaran vaksin namun menolak untuk di vaksin. Menurutnya hal tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Lombok Barat. Masyarakat yang tidak mau divaksin akan terkena sejumlah sanksi tegas diantaranya penundaan atau penghentian pemberian  jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan serta denda.

Di tambahkan Sekda, sanksi ini sudah sangat tegas dan serius. "Sesuai dengan Perpres 14 tahun 2021 pasal 13 A sanksinya sangat tegas dan ini menjadi peringatan bagi masyarakat sasaran vaksin yang menolak untuk di vaksin" ujarnya. 

Karenanya ia meminta agar semua masyarakat Lombok Barat harus patuh dan taat pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Ia juga meminta agar semua masyarakat untuk mensukseskan kegiatan gerebek vaksin yang digelar oleh Pemkab Lombok Barat bersama TNI dan Polri. "Kami berharap masyarakat tidak menolak vaksin karena kedepan ada kemungkinan vaksin tidak lagi gratis" ujar Sekda. 

Dalam sambutannya Bupati H.Fauzan Khalid menyampaikan," Kurang  lebih 1 tahun 8 bulan Pandemi ini kita hadapi dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya, banyak kegiatan Pembangunan yang sudah direncanakan menjadi tertunda, untuk itu mari kita lebih giat lagi untuk mensukseskan vaksinasi ini." pintanya.

"sesuai dengan amanat Perpres 14/2021, perlu kita tindak lanjuti dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak mendukung Program vaksinasi ini misalnya kalau ada PNS yang tidak mau di vaksin tampa alasan yang jelas maka pembayaran TPP nya bisa kita tunda."ungkapnya.

" Namun demikian jika vaksinasi ini berjalan sukses kami juga akan menyediakan Doorfrize dengan hadiah yang sangat menarik."tutupnya. (BPBD/HLD)

 (nas-Rel)